Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Negara Negara Di Dunia Yang Memiliki Satu Partai

 Partai Politik Uang Picture By google.com

Apakah Ada Dan Bagaimana Perkembangannya?
Simak Penjelasan Singkat Berikut Ini:
Pada saat ini banyak negara yang demokratis yang membiarkan dan menjalankan sistem politik yang wajar, yaitu banyaknya partai politik berkembang dalam suatu negara atau yang disebut dengan multipartai. Namun, tak sedikit juga yang tidak menjalankan sistem tersebut, khususnya negara yang menganut adanya satu partai yang berkuasa dalam negara tersebut atau yang disebut juga “negara satu partai”. Apa itu “negara satu partai” ?. Berikut kami jelaskan lebih lengkap tentang “negara satu partai”.
  • Apa yang dimaksud negara satu partai ?
Negara satu partai adalah jenis pemerintahan sistem partai di mana hanya terdapat satu partai politik yang memiliki hak untuk menjalankan pemerintahan. Dalam sistem negara partai tunggal, pemerintah melarang pendirian partai politik lain dan membuat aturan-aturan yang memperkuat pelarangan itu.
  • Bagaimana konsepnya ?
Partai yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan memiliki pembenaran dalam melaksanakan kebijakan satu partainya, diantaranya adalah untuk menjamin persatuan nasional dan keyakinan bahwa partai menjadi sebuah entitas yang “melindungi revolusi” di mana legitimasinya tidak dapat dipertanyakan. Beberapa negara satu partai hanya melarang partai oposisi, di mana partai yang dianggap memiliki ideologi dan tujuan yang sama biasanya bergabung dalam koalisi partai berkuasa di pemerintah, seperti front populer.
  • Negara mana saja yang menganut sistem tersebut ?
Berikut adalah negara yang menganut “negara satu partai” :
  • Republik Rakyat Tiongkok – Partai Komunis Tiongkok
  • Eritrea – Front Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan
  • Korea Utara – Partai Pekerja Korea
  • Kuba – Partai Komunis Kuba
  • Laos – Partai Rakyat Revolusi Laos
  • Republik Demokratik Arab Sahrawi – Polisario
  • Vietnam – Partai Komunis Vietnam
Dengan demikian, rata-rata ideologi negara dan partai “negara satu partai” adalah komunisme dan sosialisme.
  • Apakah Indonesia pernah menjadi negara satu partai ?
Kasus “negara satu partai” juga pernah ada di Indonesia, yaitu pada saat Sidang PPKI III pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada saat itu PPKI memutuskan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai tunggal pada awal kemerdekaan dengan Pimpinan Ir. Soekarno. Tujuan Pembentukan PNI adalah menjadikannya sebagai partai tunggal di Indonesia yang baru merdeka, sehingga segala kekuatan politik rakyat Indonesia dapat dihimpun dalam satu wadah gerakan politik yang teratur dan terarah bersama PNI. Tujuan PNI seperti yang juga disebutkan dalam risalah sidang PPKI adalah “Negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat.” Susunan pengurus pusat PNI di antaranya adalah sebagai berikut.
  • Pemimpin Utama        : Ir. Soekarno
  • Pemimpin Kedua        : Drs. Moh. Hatta
  • Dewan Pemimpin    : Mr. Gatot Tarunamihardja, Mr. Iwa Kusumasumantri, Mr. A.A. Maramis, Sayuti Melik, dan Mr. Sujono.
Tapi dalam perkembangannya, keputusan itu dibatalkan pada tanggal 31 Agustus 1945. Pada tanggal 30 Oktober 1945, BP-KNIP tetap mendesak untuk membatalkan keputusan tersebut. Desakan tersebut menjadi dasar untuk membuat maklumat pada tanggal 3 November 1945.
Maklumat tersebut didorong oleh BP-KNIP untuk mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik sebagai sarana penyaluran berbagai aspirasi dan paham yang berkembang di masyarakat. Selain itu, pembentukan partai politik juga merupakan persiapan bagi pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Januari 1946. Pemerintah menyetujui usul tersebut jika keberadaan partai-partai politik itu dapat memperkuat perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Maklumat tersebut ditandatangani oleh wakil presiden Mohammad Hatta yang berisi sebagai berikut :
Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.” 

Kelebihan dan Kelemahan Sistem Kepartaian

Klasifikasi Sistem Kepartaian
Menurut Prof. Miriam Budiharjo dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik yang ditulis beliau, Klasifikasi Sistem Kepartaian dapat digolongkan menjadi:
  1. Sistem Partai Tunggal
  2. Sistem Dwi Partai
  3. SIstem Multi Partai
Klasifikasi sistem kepartaian juga dapat digolongkan menurut komposisi dan fungsi keanggotaannya menjadi partai massa dan partai kader. Apabila dilihat dari sifat dan orientasi, maka parpol dapat digolongkan menjadi partai ideologi dan partai azas.


Perbandingan kelebihan dan kekurangan sistem kepartaian akan dilihat dariklasifikasi Prof. Miriam Budiharjo, karena klasifikasi menurut Beliau adalah klasifikasi sistem kepartaian yang diterapkan di Indonesia.

1. Sistem Partai Tunggal
Dalam sistem partai tunggal hanya ada satu partai yang berdiri di negara tersebut, atau hanya ada satu partai yang memiliki dominasi kuat diantara partai lainnya.
Sistem partai tunggal diterapkan di beberapa negara Eropa Timur, Afrika, dan Cina.
Sebuah negara yang menerapkan sistem partai tunggal membuat partai non dominan tidak berhak berkompetisi dengan partai dominan.
Tidak ada partai lain selain sebuah partai dominan yang berhak menjadi pemimpin, atau diberikan toleransi bahkan jika berdiri partai oposisi maka partai tersebut bisa dianggap sebagai penghianat negara.

Kelemahan Sistem Partai Tunggal :
  1. Tidak ada jaminan perlindungan HAM karena seluruh kekuasaan negara(legislatif, eksekutif, dan yufikatif) berada pada satu pelaksana kekuasaan yang ditaktor sehingga sangat mungkin pengusasa bertindak sewanang-wenang.
  2. Tidak ada jaminan terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
  3. Tidak ada kontrol sosial
  4. Tidak mengenal politik demokrasi
  5. Tidak ada konstitusi yang bersifat filsafat negara demokratik, struktur organisasi negara, perubahan terhadap konstitusi negara dan HAM
  6. Tidak ada kebebasan pers
  7. Tidak ada pengakuan hak kebebasan berpendapat

2. Sistem Dwi Partai
Dalam sistem partai ini ada dua partai yang berdiri di sebuah negara, atau hanya ada dua partai dominan dari beberapa partai di negara tersebut.
Partai yang pertama adalah partai berkuasa yang memenagkan pemilu dan partai kedua adalah partai oposisi yang kalah dalam pemilu.
Ada beberapa syarat agar sistem dwi partai dapat berjalan dengan baik yakni: homogen, konsensus dalam masyarakat tentang azas dan tujuan sosial yang pokok adalah kuat, dan adanya kontinuitas sejarah.
Negara yang menerapkan sistem dwi partai antara lain Inggris (Partai Buruh dan PArtai Konservatif), USA(Partai Republik dan Partai Demokrat), Jepan, dan Canada.

Kelemahan Sistem Dwi Partai adalah terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan parta-partai kecil dengan adanya sistem pemilihan distrik.

Kelebihan Sistem Dwi Partai :
  1. Suara yang dihasilkan dama sistem distrik selalu mayoritas
  2. Pemerintahan lebih stabil dan dapat berjalan sesuai masa jabatan
  3. Pergantian pemerintah lebih normal dalam sistem pemilihan distrik
  4. Program kebijakan pemerintah terlaksana dengan baik
  5. Konstusi negara mengikat sistem dwi partai

3. Sistem Multi Partai
Sistem Multi Partai merupakan sistem kepartaian yang diterapkan di Indonesia. Terdapat lebih dari dua partai yang berdiri dan dapat berkompetisi dengan sehat.

Kelemahan Sistem Multi Partai :
  1. Pemerintah tidak memiliki kestabilan karena banyknya partai membuat tidak adanya sebuah partai yang mampu mendukung pemerintahan dan harus melalui koalisi.
  2. Pemerintah terkadang ragu dan banyak program yang kurang efektif
  3. Sistem multi partai cenderung lamban dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi
  4. Menurunkan fungsi nasionalisme terhadap negara
  5. Belum pernah membentuk negara yang besar dan kuat

Kelebihan Sistem Multi Partai :
  1.  Ada kebebasan untuk mendirikan partai hingga menjadi pemimpin parpol
  2. Parpol melakukan kontrol sosial lebih banyak
  3. Masyarakat diberi banyak pilihan partai yang sesuai dengan visi politik mereka

riyanhero
riyanhero admin@tehingkok.com